JAKARTA – Wakil Ketua II Komite I DPD RI, Dr. Bahar Buasan, S.T., M.S.M., M.Sc., turut berperan dalam pembahasan tingkat I 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota bersama DPR RI dan Pemerintah pada 14 September 2026. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Dr. Bahar Buasan bersama anggota Komite I membahas 15 RUU Kabupaten/Kota yang mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sebagai Wakil Ketua II Komite I DPD RI, Dr. Bahar Buasan menempatkan perhatian pada pentingnya penyusunan regulasi yang mempertimbangkan karakteristik, keberagaman, serta kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Pembahasan ini juga menjadi bagian dari kontribusi DPD RI dalam memastikan kepentingan dan aspirasi daerah turut menjadi pertimbangan dalam proses pembentukan undang-undang.
Pembahasan 15 RUU tersebut sekaligus memperkuat sinergitas DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah dalam menyusun kerangka hukum bagi kabupaten/kota di Kalimantan. Melalui proses pembahasan yang konstruktif dan terbuka, regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang relevan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Keterlibatan Dr. Bahar Buasan dalam pembahasan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dalam membawa perspektif dan kepentingan daerah ke dalam proses pembentukan undang-undang.