PANGKALPINANG – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc., melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/9/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya resolusi permasalahan daerah terkait over kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Dr. Bahar melihat secara langsung kondisi pelayanan dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembinaan warga binaan. Ia juga berdialog dengan jajaran Lapas untuk memperoleh gambaran faktual mengenai berbagai kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemasyarakatan di Bangka Belitung.
Didampingi Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Mufakhom, Dr. Bahar meninjau sejumlah fasilitas, antara lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) RUSIP, ruang kunjungan, Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Wartelsuspas, Klinik Pratama, serta ruang bimbingan kerja produktif.
Dalam dialog tersebut, Mufakhom menyampaikan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian, terutama berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas dan kapasitas hunian. Kondisi kelebihan kapasitas atau overcrowding menjadi salah satu tantangan utama yang perlu segera mendapatkan solusi secara komprehensif.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksana Harian Kepala Kanwil Ditjenpas Babel, Roni Darmawan, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang tengah didorong adalah percepatan pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan baru di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.
Menurut Dr. Bahar, berbagai persoalan yang ditemukan dalam kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan advokasi Komite I DPD RI dalam memperjuangkan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang benar-benar riil dari lapangan. Isu overcrowding, kebutuhan petugas, sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, hingga program P4GN dan rehabilitasi akan kami bawa sebagai bahan advokasi di tingkat pusat,” ujarnya.