“Pada November 2025, Bahar Buasan, sebagai Wakil Ketua II Komite 1 DPD RI, turut mengambil peran penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menpan RB, BKN, dan Kemendes bersama Komisi II DPR RI. RDP ini membahas berbagai isu penting terkait sinkronisasi dan optimalisasi pelaksanaan program kerja, serta evaluasi penggunaan anggaran untuk tahun 2025. Fokus utama dalam pembahasan mencakup efisiensi anggaran, penataan ASN, serta kelanjutan dari reformasi birokrasi.
Bahar Buasan menekankan bahwa pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024 harus dilakukan untuk memastikan bahwa program kerja 2025 dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menuntut hasil yang terukur. Bahar mengungkapkan pentingnya koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran yang benar-benar mengarah pada keberhasilan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Bahar juga mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh BKN, termasuk penghematan anggaran sebesar Rp195 miliar. Namun, ia juga menggarisbawahi kebutuhan akan anggaran tambahan sebesar Rp40 miliar untuk mendukung rekrutmen ASN tahun 2024, yang belum tercakup dalam DIPA 2025 dan perlu diajukan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Bahar Buasan juga memberikan perhatian serius pada penataan organisasi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Ia menegaskan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi, perlu adanya penataan tenaga non-ASN secara hati-hati tanpa mengurangi kesejahteraan mereka. Bahar juga mendukung penuh pengadaan PPPK untuk memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN agar dapat bergabung menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien.
Melalui perannya dalam Komisi II DPR RI, Bahar Buasan berkomitmen untuk terus memperjuangkan perbaikan tata kelola ASN yang profesional dan berkeadilan. Ia juga mengingatkan pentingnya transformasi sistem merit dan reformasi birokrasi lintas kementerian, agar pelayanan publik dapat berjalan optimal dan menghasilkan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dengan visi ini, Bahar Buasan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan di sektor aparatur negara dan memastikan peningkatan kesejahteraan melalui reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.”